Pengamat ekonomi Faisal Basri mengharapkan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jangan dijadikan alat untuk pengalihan tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kepada perusahaan-perusahaan swasta.
"Ingat, tugas mengentaskan orang miskin tuh tugasnya pemerintah. Silakan swasta melakukan tindakan-tindakan komplemen. Jadi, CSR ini bukan substitusi dari tugas-tugas pemerintah, " ujar Faisal kepada wartawan seusai menjadi ahli pemohon dalam sidang pleno permohonan pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (19/2).
Menurutnya, selama ini pemerintah pusat tidak benar dalam mengelola keuangannya. Ia mempertanyakan ke mana larinya uang-uang yang didapat dari perusahaan-perusahaan besar. Namun, menurutnya, yang lebih menyebalkan adalah pemerintah seakan-akan mengadu domba perusahaan dengan rakyat setempat.
Sebagai contoh ia mengatakan daerah-daerah tambang yang selama ini terlihat kondisi rakyatnya tak maju-maju dan tetap miskin, pemerintah selalu menyalahkan perusahaan-perusahaan swasta akan hal ini. Padahal, menurutnya, pemerintah telah mendapatkan banyak uang dari hasil keuntungan yang ada.
"Sebanyak 90 persen uang tambang itu ke pemerintah pusat dan 10 persen ke pengusahanya. Jadi negara menggunakan uang itu dengan tidak karu-karuan. Jadi rakyat tetap miskin," ujar Faisal Basri dengan nada kesal.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tugas pengentasan kemiskinan bukanlah tugas utama perusahaan-perusahaan swasta, tetapi tugasnya pemerintah. "Jadi kalau perusahaan ingin mengentaskan kemiskinan di daerah sekitarnya, silakan tapi itu bukan kewajiban, karena itu lebih bersifat tanggung jawab sosial," ujar Faisal.
Namun, ia mengatakan bahwa makin banyak perusahaan-perusahaan yang telah sadar akan tanggung jawab sosial ini karena, menurutnya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai CSR yang bagus justru keuntungannya juga semakin berlipat.
0 komentar:
Posting Komentar